Anies Baswedan Tidak Diusung Pada Pilkada 2024, Rencana Membentuk Partai Baru

Berikut adalah catatan dan penjelasan terkait kegagalan Anies Baswedan untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta pada Pilkada 2024, termasuk tanggal dan fakta dari masing-masing poin:

1. Dukungan Partai yang Beralih

Fakta dan Tanggal:

• Awal Dukungan: Pada awal tahun 2024, Anies Baswedan mendapatkan dukungan kuat dari beberapa partai seperti PKS, NasDem, dan PKB. Dukungan ini didasarkan pada rekam jejaknya sebagai Gubernur DKI Jakarta sebelumnya dan popularitasnya yang tinggi di antara pemilih Jakarta.
• Perubahan Dukungan: Pada akhir Agustus 2024, partai-partai ini mulai bergeser dukungannya ke kandidat lain, terutama setelah adanya negosiasi dan pembentukan koalisi besar, Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang memutuskan untuk mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono.

Alasan Peralihan Dukungan:

• Strategi Politik: Partai-partai tersebut melihat peluang yang lebih besar dengan berkoalisi dalam kelompok yang lebih besar dan mendukung calon yang mereka yakini memiliki peluang lebih baik untuk menang.
• Dinamika Internal Partai: Seiring mendekatnya batas waktu pendaftaran, partai-partai ini melakukan kalkulasi ulang terhadap strategi mereka, yang akhirnya tidak menguntungkan bagi Anies.

2. Koalisi dan Strategi Politik

Fakta dan Tanggal:

• Pengumuman Koalisi: Pada akhir Agustus 2024, tepatnya pada tanggal 28 Agustus 2024, partai-partai besar seperti PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PSI, PAN, PPP, Perindo, dan PKB resmi mengumumkan kandidat yang mereka dukung. PDIP memutuskan mengusung Pramono Anung dan Rano Karno, sementara koalisi besar lainnya mendukung Ridwan Kamil dan Suswono.
• Konfirmasi Bergabungnya PKB: PKB, yang sempat dikabarkan akan mendukung Anies, akhirnya pada tanggal 28 Agustus 2024 mengumumkan dukungan mereka kepada pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Keputusan ini menutup semua peluang bagi Anies untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta.

Alasan Koalisi Besar:

• Menghindari Pemecahan Suara: Koalisi besar bertujuan untuk menyatukan suara pemilih dan meningkatkan peluang kemenangan calon yang mereka dukung.
• Kesepakatan dan Negosiasi: Adanya kesepakatan politik dan negosiasi di antara elit partai untuk mengamankan dukungan maksimal untuk kandidat tertentu, sehingga menguatkan posisi mereka dalam pemilu.

3. Keputusan pada Detik-detik Terakhir

Fakta dan Tanggal:

• Dinamika Pendaftaran: Dalam minggu terakhir pendaftaran, antara 22-28 Agustus 2024, terjadi dinamika yang sangat cepat dalam aliansi partai dan keputusan pencalonan. Anies menyebutkan bahwa minggu terakhir ini sangat dinamis dengan perubahan koalisi yang terjadi hingga menit-menit terakhir pendaftaran.
• Komentar Anies: Setelah batal maju, Anies menyatakan bahwa ia menerima hasil ini sebagai bagian dari perjalanan politiknya dan tetap berkomitmen untuk menjaga demokrasi yang sehat. Pernyataan ini disampaikan pada tanggal 29 Agustus 2024, sehari setelah pendaftaran resmi ditutup.

Alasan Keputusan Terakhir:

• Faktor Ketidakpastian: Hingga hari-hari terakhir, masih ada ketidakpastian besar mengenai siapa yang akan diusung oleh partai-partai yang belum menentukan sikap.
• Pengaruh Elit Politik: Keputusan-keputusan akhir ini sangat dipengaruhi oleh negosiasi dan kesepakatan di tingkat elit politik, yang kadang kala berubah dengan cepat dan tak terduga.

4. Rencana Masa Depan Anies Baswedan

Fakta dan Tanggal:

• Pernyataan Pasca Gagal Maju: Setelah resmi tidak mencalonkan diri, Anies menyatakan pada 29 Agustus 2024 bahwa ia akan terus berpartisipasi dalam politik Indonesia dan mempertimbangkan langkah-langkah ke depan, termasuk kemungkinan membentuk atau bergabung dengan partai politik baru.

Alasan Fokus Masa Depan:

• Menjaga Basis Pendukung: Meskipun gagal dalam pencalonan gubernur, Anies tetap memiliki basis pendukung yang signifikan yang bisa menjadi modal politiknya di masa depan.
• Mempertahankan Relevansi Politik: Dengan menyusun rencana ke depan, Anies berusaha untuk tetap relevan di panggung politik nasional dan menjaga pengaruhnya dalam perdebatan politik di Indonesia.

Dengan faktor-faktor tersebut, kegagalan Anies Baswedan untuk menjadi calon gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 lebih disebabkan oleh strategi politik partai-partai besar dan dinamika aliansi politik, serta keputusan-keputusan yang diambil oleh elit politik hingga menit-menit terakhir.

Kegagalan Anies Baswedan Menjadi Calon Gubernur Jakarta 2024

Dinamika Dukungan Politik:

• Awalnya Didukung Banyak Partai: Pada awalnya, Anies Baswedan mendapatkan dukungan dari beberapa partai politik seperti PKS, NasDem, dan PKB, yang melihat Anies sebagai calon kuat karena rekam jejaknya sebagai Gubernur DKI Jakarta sebelumnya dan popularitasnya di kalangan pemilih Jakarta.
• Perubahan Arah Dukungan: Namun, seiring mendekatnya tanggal pendaftaran, dukungan dari partai-partai ini mulai beralih. Pada akhir Agustus 2024, koalisi besar seperti Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari Golkar, Gerindra, Demokrat, PSI, PAN, PPP, Perindo, PKB, Gelora, Prima, Garuda, dan PKN, mengalihkan dukungan mereka kepada Ridwan Kamil dan Suswono.
• Keputusan di Detik-detik Terakhir: Pada tanggal 28 Agustus 2024, partai-partai besar telah menyelesaikan formasi koalisi mereka, meninggalkan Anies tanpa dukungan partai yang cukup untuk mendaftarkan diri sebagai calon gubernur.

Strategi Koalisi Besar:

• Menghindari Pemecahan Suara: Koalisi besar yang mendukung Ridwan Kamil-Suswono bertujuan untuk menyatukan suara pemilih untuk meningkatkan peluang kemenangan. Dengan berkumpul dalam satu koalisi besar, mereka berharap untuk mengurangi fragmentasi suara dan menghindari pemecahan suara yang dapat merugikan.
• Perubahan Dukungan PKB: PKB, yang awalnya dikabarkan mempertimbangkan untuk mendukung Anies, akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan KIM dan mendukung Ridwan Kamil-Suswono pada tanggal 28 Agustus 2024, yang mengakhiri semua peluang bagi Anies untuk maju.

Rencana Pembentukan Partai Baru oleh Anies Baswedan, Partai Perubahan Indonesia.

Motivasi dan Alasan untuk Membentuk Partai Baru:

• Kegagalan untuk Maju dalam Pilkada: Setelah kegagalannya untuk mendapatkan dukungan partai politik yang cukup untuk maju sebagai calon gubernur, Anies mulai mempertimbangkan pembentukan partai baru sebagai langkah selanjutnya. Hal ini menjadi penting karena meskipun gagal dalam pencalonan, Anies masih memiliki basis pendukung yang cukup signifikan yang dapat menjadi fondasi untuk partai baru.
• Mengamankan Basis Pendukung: Pembentukan partai baru akan memungkinkan Anies untuk mengonsolidasikan dukungannya dan membangun kendaraan politik yang lebih mandiri, yang tidak tergantung pada dinamika dan keputusan partai-partai besar yang sudah ada.
• Menjaga Relevansi Politik: Dengan membentuk partai baru, Anies bisa tetap relevan dalam politik nasional dan terus berperan dalam perdebatan politik di Indonesia. Ini juga memberikan ruang bagi Anies untuk tetap berada di panggung politik dan mempengaruhi kebijakan nasional.

Rencana dan Langkah ke Depan:

• Pengumuman Potensi Pembentukan Partai Baru: Pada 29 Agustus 2024, setelah pengumuman kegagalannya untuk mencalonkan diri, Anies menyatakan niatnya untuk mempertimbangkan semua opsi termasuk kemungkinan membentuk partai politik baru. Anies menekankan pentingnya menjaga suasana demokrasi yang sehat dan mencerminkan aspirasi rakyat.
• Strategi Penggalangan Dukungan: Sebagai bagian dari persiapannya, Anies diperkirakan akan mulai menggalang dukungan dari para pendukungnya yang setia dan mungkin mengajak beberapa tokoh politik yang memiliki visi serupa untuk bergabung dengan partai barunya.
• Fokus pada Keadilan Sosial dan Ekonomi: Anies dikenal dengan pandangannya yang progresif dan fokus pada isu-isu keadilan sosial dan ekonomi. Partai baru yang mungkin akan dibentuknya bisa berfokus pada platform ini untuk menarik pemilih yang merasa tidak terwakili oleh partai-partai besar yang ada.

Konteks dan Dampak Politik dari Pembentukan Partai Baru

• Reaksi dari Partai Politik Lain: Pembentukan partai baru oleh Anies bisa mengubah dinamika politik di Indonesia, terutama di kalangan pemilih muda dan urban yang mungkin merasa lebih terwakili oleh platform dan visi Anies.
• Kemungkinan Koalisi Baru: Jika partai baru ini terbentuk dan mendapatkan cukup dukungan, kemungkinan besar akan ada rekalibrasi koalisi politik di tingkat nasional dan regional, khususnya menjelang pemilu selanjutnya.

Dengan merencanakan pembentukan partai baru, Anies Baswedan berusaha untuk memanfaatkan dukungan yang ada dan memperkuat posisinya dalam politik Indonesia, terlepas dari kegagalannya dalam Pilkada Jakarta 2024.

Anies Baswedan kemungkinan tidak akan bisa mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2029 meskipun membentuk partai baru, karena aturan ambang batas (threshold) perolehan suara. Dalam Pemilu di Indonesia, untuk mencalonkan diri sebagai presiden, partai atau koalisi partai harus memperoleh setidaknya 20% kursi di DPR atau 25% suara nasional pada pemilu legislatif sebelumnya. Tanpa koalisi yang kuat atau suara besar dari pemilih, partai baru Anies kemungkinan besar tidak akan memenuhi syarat ini.

Selain itu, beberapa pengamat juga berpendapat bahwa dengan dinamika politik saat ini dan dominasi partai-partai besar, akan sangat sulit bagi Anies dan partai baru yang mungkin dia bentuk untuk mencapai ambang batas tersebut dalam waktu dekat. Hal ini menegaskan pentingnya strategi koalisi yang kuat dan dukungan luas untuk bisa menjadi calon presiden.

Jika Anies Baswedan ingin membentuk partai baru yang diakui oleh pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada beberapa biaya yang perlu dipertimbangkan:

1. Pendaftaran dan Administrasi: Biaya untuk mendaftarkan partai ke Kementerian Hukum dan HAM serta KPU, termasuk biaya administrasi dan dokumen hukum yang dibutuhkan.
2. Kampanye dan Promosi: Biaya untuk kampanye nasional, promosi, dan penyebaran informasi untuk menarik anggota dan pengikut.
3. Struktur Organisasi: Biaya untuk membangun struktur organisasi partai di berbagai tingkat daerah hingga nasional, termasuk perekrutan staf dan pembiayaan kantor cabang.
4. Survei dan Riset Pasar: Untuk memahami basis dukungan dan merancang strategi yang efektif, partai membutuhkan dana untuk survei dan riset.

Secara keseluruhan, jumlah dana yang dibutuhkan bisa mencapai miliaran rupiah, tergantung pada skala dan strategi partai. Partai baru biasanya membutuhkan sumber daya finansial yang signifikan untuk dapat memenuhi syarat administrasi dan operasional yang ditetapkan oleh pemerintah dan KPU.

Untuk sebuah partai baru agar dapat ikut pemilu di Indonesia, partai tersebut harus memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan oleh pemerintah dan KPU, termasuk:

1. Berbadan Hukum: Partai harus terdaftar dan diakui secara resmi oleh Kementerian Hukum dan HAM.
2. Struktur Kepengurusan: Partai harus memiliki kepengurusan di setidaknya 100% provinsi, 75% kabupaten/kota di setiap provinsi, dan 50% kecamatan di setiap kabupaten/kota.
3. Keanggotaan: Partai harus memiliki jumlah anggota yang signifikan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA).
4. Verifikasi Faktual: KPU melakukan verifikasi faktual untuk memastikan partai memenuhi semua persyaratan tersebut.

Partai juga harus memiliki visi, misi, dan program yang jelas serta tidak bertentangan dengan ideologi negara.

Hari ini, kegiatan Car Free Day (CFD) di Jakarta menjadi momen pertemuan tak terduga antara calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Pertemuan ini terjadi di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin, dan diungkapkan sebagai momen kebetulan yang disebut Rano Karno sebagai “rezeki” karena tidak direncanakan sebelumnya.

Selain itu, ada wacana dari Ridwan Kamil untuk menggelar CFD di setiap kecamatan di Jakarta agar warga dapat berpartisipasi tanpa harus pergi jauh ke pusat kota.

Grafik Asal Pengunjung

Lokasi Asal Pengunjung :